Jaringan AKSI terbentuk pada 30 November 2016 melalui kesepakatan bersama 32 organisasi masyarakat sipil, yang diinisiasi melalui dukungan teknis dari UNICEF, Population Council, dan Flamingo.

Jaringan AKSI merupakan inisiatif kerja partisipatif yang dibentuk, atas kesadaran, kepedulian, serta sinergi, sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan anak dan remaja, khususnya remaja perempuan. Jaringan AKSI memiliki tujuan agar individu, organisasi masyarakat sipil, serta kalangan akademisi dapat bersama-sama memperjuangkan hak-hak anak dan remaja, dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Sinergi yang terbangun dalam bentuk jaringan aksi nasional yang berfokus terhadap kehidupan lebih baik bagi remaja perempuan di Indonesia ini mengusung visi:

Terwujudnya Remaja Perempuan Indonesia yang Independen dan Berdaya untuk Menentukan Kehidupan yang Lebih Baik serta Mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Jaringan AKSI menempatkan kerja-kerjanya dalam rangka mendukung upaya pemerintah melalui implementasi pencapaian TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, khususnya bagi remaja perempuan.

Dalam mencapai visi di atas, Jaringan AKSI menyepakati untuk menjalankan misi, sebagai berikut:

• Menjadi agen perubahan yang mengedepankan hak-hak remaja perempuan dan kelompok remaja yang terpinggirkan.
• Mendorong perubahan kebijakan dan sikap publik untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender bagi remaja perempuan Indonesia.
• Menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi remaja Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak-hak remaja perempuan.

Misi tersebut diimplementasikan melalui strategi kerja jaringan, antara lain:

• Penguatan kapasitas anggota jaringan, untuk jaringan memiliki kemampuan dalam: Pengorganisasian remaja; Advokasi dengan remaja; Membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan remaja perempuan.
• Mendukung dan memonitor upaya-upaya pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak remaja perempuan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan
• Meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih proaktif terhadap pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak bagi remaja perempuan